新闻是有分量的

Setya Novanto minta perlindungan,Kapolri:Kami mendukung KPK

2017年11月20日下午2:54发布
2017年11月20日下午3:35更新

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan penjelasan di sela-sela kunjungan di Polda Maluku,Ambon,Maluku,Senin(13/11)。 FOTO oleh ANTARA / Izaac Mulyawan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan penjelasan di sela-sela kunjungan di Polda Maluku,Ambon,Maluku,Senin(13/11)。 FOTO oleh ANTARA / Izaac Mulyawan

印度尼西亚雅加达 - Ketua DPR Setya Novanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)。 Ia dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo(RSCM)ke rumah tahanan KPK pada Minggu malam。

Namun perlawanan Setya Novanto tak berarti surut。 Ketua Umum Partai Golkar itu mengajukan praperadilan。 Selain itu Novanto juga meminta perlindungan kepada Presiden Joko“Jokowi”Widodo,Jaksa Agung,dan Kapolri。

Namun Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian mengatakan pihaknya mendukung upaya hukum yang kini tengah dilakukan KPK terhadap Setya Novanto。

“Kita ikuti aturan hukum。散文hukum yang ada pada KPK dan Polri akan mendukung langkah-langkah KPK,”kata Kapolri Tito Karnavian usai membuka perdagangan saham di gedung Bursa Efek Indonesia(BEI)Jalan Jenderal Sudirman,Jakarta,Senin 2017年11月20日。

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan kasus yang menjerat Novanto sepenuhnya berada dalam kewenangan KPK。 Karena itu,Polri menyerahkan kasus tersebut ke KPK。

“Semua masyarakat boleh minta perlindungan Polri,tapi konteksnya apa dulu,kalau memang masalah hukum sedang ditangani,kita kiblatnya ke KPK,”kata Rikwanto。

Hal senada diucapkan Presiden Joko Widodo。 Ia meminta Setya Novanto mengikuti mekanisme hukum yang sedang berjalan。 “Saya kan sudah menyampaikan pada Pak Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum,”katanya。

Jokowi mengatakan,untuk pergantian atau penonaktifan pimpinan DPR,dirinya menyerahkan pada mekanisme yang berlaku di parlemen。 Ya diikuti aja mekanisme yang ada,”katanya。

Seperti diberitakan sebelumnya,KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan surat perintah penyidikan Novanto pada 31 Oktober 2017. -Rappler.com