新闻是有分量的

Anggotanya dituduh selundupkan senjata,Mabes Polri tunggu investigasi Kepolisian Sudan

2017年1月24日下午1:27发布
2017年1月24日下午1:27更新

Ilustrasi personil polisi yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB tengah melakukan pencarian senjata di lokasi perlindungan bagi warga sipil dekat area Jebel,Juba pada tanggal 19 Juli 2016. Foto oleh Eric Kanalstein / PBB

Ilustrasi personil polisi yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB tengah melakukan pencarian senjata di lokasi perlindungan bagi warga sipil dekat area Jebel,Juba pada tanggal 19 Juli 2016. Foto oleh Eric Kanalstein / PBB

雅加达,印度尼西亚 - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil investigasi Kepolisian Sudan dalam kasus dugaan penyelundupan senjata api oleh kontingen Indonesia。

“Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan oleh otoritas Sudan,”kata Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri,Kebayoran Baru,Jakarta Selatan,Selasa 24 Januari 2017。

Sebanyak 139 anggota Polri yang tergabung dalam Formed Police Unit(FPU)VIII untuk misi perdamaian PBB di Darfur Utara,Sudan,dituduh oleh otoritas setempat telah menyelundupkan senjata saat hendak pulang ke Indonesia。

Menurut laporan media setempat,senjata yang akan diselundupkan adalah 29 senjata kalashnikov,4 senapan,6 buah senjata jenis GM3,61 ragam pistol serta amunisi dalam jumlah besar。

Mabes Polri telah membantah tudingan dari otoritas苏丹。 Besok,Polri juga akan menerbangkan enam perwira untuk mendampingi 139 anggota yang saat ini masih tertahan di Sudan。

“Ada beberapa perwira yang akan berangkat ke sana supaya bisa memastikan bahwa investigasi yang dilakukan sudah berjalan dengan benar dan baik,”kata Martinus。

Selain mengirim bantuan pendampingan pemantau investigasi,Mabes Polri juga mengutus perwira ahli hukum ke Sudan untuk memastikan anggota FPU VIII diberikan haknya dan berupaya untuk memulangkan mereka ke Tanah Air。

Menurut Kombes Sitompul,investigasi kasus ini hanya melibatkan Kepolisian Sudan tanpa melibatkan Polri。 Karena itu pihaknya mendesak Kementerian Luar Negeri untuk mendesak PBB,khususnya UNIMAID,untuk terlibat dalam investigasi ini。

“Meminta UNIMAID untuk melakukan investigasi secara fakta.Sampai saat ini dari Kedubes sudah ada.Dari UNIMAID juga sudah ada,dan organisasi yang membawahi FPU VIII,”terangnya。 -Rappler.com